Incoterms 2010

Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.

Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC),

Hukum Maritim: Dokumen Muatan

Dalam moda transportasi laut ada banyak dokumen yang harus disiapkan baik oleh pihak pihak pengirim, pihak penerima maupun pihak pengangkut.
Yang akan coba dibahas disini adalah dokumen-dokumen yang akan disiapkan oleh pihak pengangkut, dalam hal ini oleh pihak kapal pengangkut.

1.   Dokumen-dokumen

Dokumen-dokumen yang ditetapkan (pasal 347 KUHD) : “Nakhoda harus menyimpan di kapal : Surat Laut Manifes Muatan, Charterparty dan semua Konosemen”.
Sedangkan dokumen-dokumen muatan yang tidak ditetapkan oleh undang-undang, namun terdapat di kapal :

Hukum Maritim: CHARTER KAPAL

A. Pencharteran Kapal Menurut KUHD

Pengaturan charter kapal dalam hukum Indonesia terdapat pada Bab V Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Dagang. Adapun yang dimaksud dengan pencharteran kapal adalah pemakaian / pengoperasian kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi awak kapal beserta peralatannya dengan imbalan bayaran.

Penyewaan kapal tanpa awak kapal, berasal dari hukum asing, yang dalam hukum Indonesia dapat disamakan dengan istilah “menyewa” kapal untuk mana pengaturannya terdapat pada Bab VII Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
Pasal453 KUHD membagi pencharteran kapal dalam :

Implementasi STCW Manila 2010

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mulai sosialisasikan penerapan Standards of Training, Certifitation and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010. Sebelum amandemen 2010 itu Konvensi Internasional STCW sempat mengalami perubahan paling fundamental pada 2005.

Sebagai anggota International Maritime Organiation (IMO) tentu saja Indonesia wajib menyesuaikan diri memenuhi kualifikasi IMO Whitelist saat menerapkan STCW 1995. Seiring perkembangan kualifikasi pelaut yang diatur dalam STCW hasil amandemen 2010, RI menargetkan diri dapat menerapkannya secara penuh pada 2014.

Hukum Maritim: ASURANSI LAUT

A. Dasar Hukum Asuransi Di Indonesia

Dengan perkembangan asuransi dewasa ini, dimana penutupan penutupan yang besar perlu disebarkan melalui reasuransi diluar pasaran indonesia, maka didalam prakteknya soal-soal asuransi perlu disesuaikan dengan hukum-hukum yang digunakan dinegara lain. Hukum asuransi laut Inggris masih dianggap yang paling lengkap. Pasal 246 KUHD : “Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Selanjutnya menurut pasal 250 KUHD, asuransi

WAREHOUSING MANAGEMENT

IWAN KARNEDI

NIM; 244312083

S1 MTL - STMT TRISAKTI - ANGKATAN XXII

WHERE IS WAREHOUSE IN SUPPLY CHAIN

 

WHAT IS WAREHOUSING?

•          Part of firms logistics system that stores products at and between point of origin and point of consumption.

•          Term “Warehousing” is referred as  transportation at zero miles per hour

•          Warehousing provides time and place utility for raw materials, industrial goods, and finished products, allowing firms to use customer service as a dynamic value-adding competitive tool.

•          Warehousing refers to